JAKARTA - Pengertian administrasi pendidikan merujuk pada upaya untuk menyatukan berbagai kegiatan dan program yang ada dalam sistem pendidikan.
Hal ini melibatkan kerjasama antara kelompok dan individu yang memiliki tujuan yang sama demi tercapainya kepentingan peserta didik.
Dengan demikian, administrasi pendidikan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap proses pendidikan berjalan dengan teratur dan efektif.
Pengertian administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai pengelolaan yang sistematis untuk mendukung keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.
Pengertian Administrasi Pendidikan
Pengertian administrasi pendidikan dapat dijelaskan melalui berbagai pandangan para ahli sebagai berikut.
Drs. M. Ngalim Purwanto berpendapat bahwa administrasi pendidikan adalah proses untuk menyatukan tujuan pendidikan baik dari segi pribadi, spiritual, maupun material.
Kemdikbud RI memandang administrasi pendidikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengarahan, koordinasi, pengawasan, pembiayaan, hingga pelaporan yang berkaitan dengan pendidikan.
Menurut Dasuqi dan Somantri, administrasi pendidikan adalah penerapan prinsip-prinsip administrasi dalam konteks pendidikan.
Hadari Nawawi menganggap administrasi pendidikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai sistem pendidikan yang terstruktur.
Good Carter V menjelaskan bahwa administrasi pendidikan meliputi segala teknik dan prosedur yang diterapkan dalam pengelolaan lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ada.
Knezevich mendefinisikan administrasi pendidikan sebagai suatu proses yang melibatkan penciptaan, pemeliharaan, dan penggabungan tenaga kerja dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Oteng Sutisna memandang administrasi pendidikan sebagai upaya untuk mengoordinasikan kegiatan yang saling terkait antara individu dan kelompok guna mencapai tujuan pendidikan.
Nasution menyatakan bahwa administrasi pendidikan mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan.
Secara keseluruhan, administrasi pendidikan juga mencakup kerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan melalui serangkaian proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga evaluasi.
Dalam hal ini, administrasi pendidikan dapat dianggap sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi untuk memastikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam konteks kepemimpinan, administrasi pendidikan berfungsi untuk memberikan panduan mengenai bagaimana seorang administrator pendidikan menjalankan tugasnya, serta pengambilan keputusan yang melibatkan pemimpin dan karyawan.
Dari perspektif komunikasi, administrasi pendidikan berusaha untuk memastikan pemahaman yang jelas antara semua pihak yang terlibat.
Selain itu, administrasi pendidikan juga berhubungan dengan kegiatan administratif seperti pencatatan, dokumentasi, surat-menyurat, dan pelaporan.
Dengan mempertimbangkan berbagai komponen dan sistem dalam pendidikan, administrasi pendidikan berperan penting untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.
Dalam pelaksanaannya, administrasi pendidikan menghadapi berbagai tantangan, seperti kasus sosial terkait putus sekolah dan masalah pendidikan karakter.
Unsur-unsur dan Tujuan Administrasi Pendidikan
Sondang P. Siagian menyatakan bahwa ada beberapa elemen penting dalam administrasi pendidikan, di antaranya adalah keterlibatan lebih dari dua orang dalam pelaksanaannya, serta dukungan peralatan dan perlengkapan yang memadai.
Sementara itu, menurut The Liang Gie, unsur-unsur administrasi pendidikan meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, keuangan, perbekalan, kepegawaian, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat (humas).
Semua unsur ini harus diterapkan di berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Tujuan administrasi pendidikan menurut Sergiovanni dan Carver terdiri dari empat aspek utama yang fokus pada dunia pendidikan, yaitu untuk mencapai efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan beradaptasi, dan peningkatan kepuasan kerja.
Selain itu, tujuan administrasi pendidikan lainnya adalah untuk mencapai fleksibilitas dalam pelaksanaan administrasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, serta memastikan kelangsungan dan kontinuitas pendidikan yang bersifat disipliner, berpedoman pada ilmu pengetahuan, dan mendukung pendidikan sepanjang hayat.
Lebih dari itu, administrasi pendidikan bertanggung jawab untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beriman, berakhlak, mandiri, dan bertanggung jawab.
Hal ini bertujuan agar mereka tidak hanya menjadi pribadi yang baik, tetapi juga tidak terjerumus ke dalam praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Peranan Administrasi Pendidikan
Ada beberapa peranan administrasi pendidikan yang penting untuk dipahami, di antaranya:
Perencanaan (Planning)
Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, perencanaan yang matang sangat diperlukan. Perencanaan tersebut harus dibuat dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaannya berjalan dengan maksimal.
Proses perencanaan pendidikan harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan dibuat secara sembarangan.
Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian sangat penting untuk membangun hubungan dan interaksi yang baik, baik antara staf, pendidik, maupun peserta didik.
Pengorganisasian yang efektif akan menciptakan sinergi yang membantu mencapai hasil pendidikan yang diharapkan.
Koordinasi (Coordinating)
Koordinasi yang efektif harus didasarkan pada komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang solid, koordinasi tidak akan berdampak maksimal.
Tim koordinasi bertanggung jawab untuk merumuskan teknik, mengembangkan ide, dan menciptakan pembelajaran yang interaktif.
Jika koordinasi terhambat, manajemen lembaga pendidikan dapat terganggu, dan hasil belajar peserta didik akan terpengaruh.
Komunikasi (Communication)
Komunikasi yang baik sangat penting untuk menciptakan konektivitas antara pendidik dan peserta didik.
Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai laporan tentang pencapaian pendidikan dari unit daerah ke pusat.
Pengawasan (Supervision)
Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Tanpa pengawasan, penyelewengan bisa terjadi, dan jika dibiarkan, hal ini bisa merugikan kualitas pendidikan.
Setiap unit lembaga pendidikan harus memiliki struktur pengawasan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan.
Kepegawaian (Staffing)
Kepegawaian memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan dan pengorganisasian.
Dengan adanya kepegawaian yang baik, struktur kerja akan lebih mudah diterapkan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
Penganggaran (Budgeting)
Untuk mencapai tujuan pendidikan, diperlukan biaya yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penganggaran dan pengawasan keuangan sangat penting.
Pengelolaan keuangan yang buruk berpotensi menimbulkan korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Penilaian (Evaluation)
Evaluasi sangat penting untuk memberikan transparansi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Dengan evaluasi, kita dapat mengetahui apakah proses pendidikan telah berjalan efektif dan apakah tujuan sudah tercapai, serta memperbaiki hal-hal yang masih kurang.
Menerapkan administrasi pendidikan bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan integrasi berbagai unsur dan elemen yang saling berkaitan.
Banyak struktur yang harus dilibatkan untuk mencapai pendidikan yang efektif secara nasional, mengingat keterkaitannya dengan pemerintahan dan dunia pendidikan secara keseluruhan.
Pokok dan Fungsi Administrasi Pendidikan
Adanya hubungan antara penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah, menciptakan beberapa pokok dan fungsi administrasi pendidikan, antara lain:
Administrasi pendidikan berperan sebagai sistem pengaturan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya yang berkaitan dengan efektivitas pembelajaran, dengan tujuan utama mencapai tujuan pendidikan di sekolah.
Seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pembentukan sistem pendidikan nasional dengan prinsip otonomi pendidikan sangat penting, mengingat Indonesia yang memiliki keberagaman sosial dan budaya.
Dengan otonomi pendidikan nasional, manajemen pembelajaran di sekolah dapat dilaksanakan secara lebih intensif, efektif, dan efisien.
Perencanaan pendidikan nasional yang jelas dan terstruktur sangat diperlukan untuk menjabarkan tujuan pendidikan nasional. Dengan penjabaran tersebut, program-program pendidikan dapat dilaksanakan secara konkret dan terorganisir.
Hal ini memerlukan sistem pengorganisasian dan koordinasi yang akurat, serta pengawasan yang intensif agar pembelajaran di sekolah berjalan dengan efektif dan efisien, menuju pencapaian kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh negara.
Administrasi pendidikan juga memiliki fungsi dan peran yang besar dalam memperbaharui kehidupan sosial dan mewujudkan tujuan nasional di masa depan.
Keempat pokok pikiran administrasi pendidikan ini harus dijadikan landasan untuk mengembangkan manajemen pendidikan dan pembelajaran yang efektif di sekolah.
Di samping itu, penting untuk mempertimbangkan latar belakang psikologis, antropologis, dan sosiologis masyarakat di sekitar sekolah.
Sebab, substansi pencerdasan spiritual, intelektual, dan moral telah menjadi tujuan utama pendidikan, dengan proses pembinaan perilaku yang melibatkan aspek sosial, psikologis, antropologis, dan sosiologis.
Agar proses ini berjalan lancar, diperlukan perencanaan pendidikan dan pembelajaran yang komprehensif serta sistem manajemen pelaksanaan yang efektif dan efisien.
Asas Administrasi Pendidikan
Terdapat dua asas yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan administrasi pendidikan di sekolah, yaitu asas idiil dan asas operasional.
Asas Idiil
Pada asas idiil, pelaksanaan administrasi pendidikan suatu negara dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang diadopsi.
Sistem pendidikan yang dianut di Indonesia adalah sistem pendidikan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Karena administrasi pendidikan merupakan sub sistem pendidikan yang lebih luas, maka landasan idiil yang digunakan dalam kegiatan administrasi di sekolah adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Asas Operasional
Asas operasional adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah, sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami pembaruan.
Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam Kurikulum 2013 sebagai landasan administrasi operasional di antaranya adalah:
-Prinsip Fleksibilitas
Penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus memperhatikan berbagai faktor ekosistem serta kemampuan sekolah dalam menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan pendidikan.
-Prinsip Efisiensi dan Efektivitas
Efisiensi tidak hanya mencakup penggunaan waktu yang tepat, tetapi juga pemanfaatan tenaga kerja secara optimal.
-Prinsip Berorientasi pada Tujuan
Sebagai bagian dari sistem pendidikan, administrasi pendidikan harus berfokus pada tujuan yang telah dirumuskan.
Oleh karena itu, tujuan operasional yang telah ditetapkan harus menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan di sekolah.
-Prinsip Kontinuitas
Ini merupakan prinsip operasional yang mengharuskan adanya kesinambungan antara setiap jenjang pendidikan yang memiliki hierarki yang saling terkait dan mendukung satu sama lain.
-Prinsip Pendidikan Seumur Hidup
Setiap individu diharapkan terus berkembang sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat atau pemerintah diharapkan menciptakan kondisi yang mendukung proses belajar mengajar sepanjang kehidupan.
Tugas Administrasi Pendidikan
Tugas administrasi pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:
-Menyusun, menyelesaikan, merumuskan, dan menetapkan tujuan pendidikan secara formal agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.
-Meneruskan dan menanamkan tujuan pendidikan kepada seluruh anggota lembaga, sehingga tujuan tersebut dapat menjadi kebutuhan dan motivasi dalam bekerja bagi para anggota lembaga.
-Memilih, menyeleksi, merencanakan, serta menetapkan tindakan, kegiatan, dan pola kerja yang telah dipertimbangkan dengan matang, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
-Mengawasi pelaksanaan proses pendidikan dengan cara memantau, memeriksa, serta mengendalikan setiap kegiatan dan tindakan dalam sistem pendidikan.
Hal ini sering dikaitkan dengan pengawasan yang melekat atau pengendalian mutu dalam pendidikan.
-Menilai hasil yang telah dicapai dan proses yang sedang berlangsung, serta berusaha untuk menjadikan informasi tentang hasil dan proses sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses dan hasil di masa yang akan datang.
Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan
Beberapa bidang yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi pendidikan antara lain adalah:
Bidang Tata Usaha Sekolah
-Pengorganisasian dan struktur pegawai tata usaha
-Anggaran belanja keuangan sekolah
-Masalah kepegawaian dan personalia sekolah
-Pengelolaan keuangan dan pembukuan
-Korespondensi atau surat-menyurat
-Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, raport, dan lainnya
Bidang Personalia Murid
-Pengorganisasian murid
-Masalah kesehatan murid
-Evaluasi kemajuan murid
-Masalah kesejahteraan murid
-Bimbingan dan konseling untuk murid
Bidang Personalia Guru
-Pengangkatan dan penempatan guru
-Organisasi personel guru
-Masalah kepegawaian guru
-Evaluasi kondisi dan kemajuan guru
-Program penyegaran dan pengembangan profesi guru
Bidang Pengawasan atau Supervisi
-Upaya meningkatkan semangat kerja guru dan pegawai tata usaha
-Menciptakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah
-Menyusun dan melaksanakan pedoman dalam menilai hasil pendidikan dan pengajaran
-Meningkatkan mutu dan pengalaman para guru
Bidang Pelaksanaan dan Pembinaan Kurikulum
-Menerapkan kurikulum sekolah sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran
-Melaksanakan organisasi kurikulum dan metode-metodenya, dengan mengacu pada pembaharuan pendidikan dan kebutuhan lingkungan masyarakat.
Komponen-komponen Administrasi Pendidikan
Komponen-komponen administrasi secara umum dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:
Administrasi Personal Sekolah
Menyangkut seluruh proses penataan personel di sekolah, yang meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, serta seluruh karyawan tata usaha dan staf lainnya.
Administrasi Kurikulum
Meliputi pengalaman yang diberikan oleh sekolah untuk mendorong perkembangan siswa dengan cara menciptakan situasi belajar mengajar yang efektif.
Administrasi Prasarana dan Sarana Pendidikan
Prasarana mencakup lokasi atau tempat, bangunan sekolah, dan fasilitas olahraga, sementara sarana adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti ruang kelas, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.
Administrasi Siswa
Termasuk kegiatan yang dilakukan oleh organisasi siswa seperti OSIS, yang bertujuan untuk melatih kepemimpinan siswa serta menyediakan platform bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kurikuler yang sesuai.
Kerjasama Sekolah dan Masyarakat (Humas)
Berbagai jalur komunikasi yang digunakan untuk menjalin hubungan antara sekolah dan masyarakat, di antaranya:
-Siswa atau murid
-Surat-surat, selebaran, dan buletin sekolah
-Media massa
-Pertemuan informal
-Laporan kemajuan siswa
-Kontak formal
-Pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat
Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan
Merupakan lembaga atau badan yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan pendidikan.
Sebagai penutup, pengertian administrasi pendidikan mencakup berbagai aspek penting yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.